Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » BERITA » YARA ACEH JAYA SEBUT BUPATI RAMPAS KUR MILIK RAKYAT

YARA ACEH JAYA SEBUT BUPATI RAMPAS KUR MILIK RAKYAT

(1732 Views) Mei 6, 2017 6:42 pm | Published by | No comment
IMG-20170506-WA0101
ACEH JAYA-Yayasan Advokasi Rakyat (YARA) perwakilan Aceh Jaya dan Aceh Barat melakukan advokasi terhadap kasus gagalnya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perkebunan kelapa sawit di Desa Tanoh Manyang, Kecamatan Teunom kabupaten Aceh Jaya.
Hal itu, menyusul banyaknya warga yang merasa dirugikan dari program KUR yang digagas pemerintah setempat bekerja sama dengan Bank BNI Meulaboh.
Sebelumnya, YARA,  Sabtu 29 April 2017 menjumpai sejumlah tokoh masyarakat Gampong Tanoh Manyang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya di Kantor desa gampong setempat, terkait persoalan Kredit Usaha Rakyat ( KUR ), dikelola  pihak PT Beutari Kaom Tamita yang menyebabkan masyarakat tersangkut hutang dengan Bank BNI Meulaboh.
Dalam pertemuan tersebut, Geuchik Gampoeng Tanoh Manyang Labaidin dan Ketua Tuha Peut Anwar beserta beberapa tokoh masyarakat lainnya memaparkan kronologis dan perjalanan program KUR yang dicetuskan oleh Pemkab Aceh Jaya pada tahun 2011, didanai Bank BNI Meulaboh melalui bapak angkat yang ditunjukkan oleh pemkab setempat serta yang dipercayai pihak BNI Meulaboh yaitu PT. Beutari Kaom Tamita.
Dalam perjalanan program KUR tersebut macet dan hampir bisa dipastikan gagal sehingga masyarakat dirugikan akibat tersangkut hutang dengan pihak Bank BNI. Kepada YARA sejumlah tokoh masyarakat itu meminta bantuan untuk mengadvokasi persoalan tersebut dikarenakan PT. Beutari Kaom Tamita dinilai tidak memenuhi janjinya sesuai surat perjanjian yang ditanda tangani dengan petani.
“Kami meminta bantuan YARA untuk mencari jalan keluar, karena masyarakat dirugikan, tambah lagi bapak angkat tidak memenuhi dan tidak menjalankan program sesuai janjinya, seharusnya diperjanjian dalam jangka waktu lima tahun petani sudah menerima persentase hasil dari yang dijanjikan. Ini jangankan menerima hasil malah petani terbeban hutang dengan BNI yang mencapai ratusan juta persatu orang kepemilkan sertifikat hak atas tanah,” papar Labaidin.
Pertemuan tersebut langsung dihadiri Sekretaris Jendral DPP YARA Fakhrurrazi, SH yang didampingi Pengacara Muda Andi Suhanda, SH.
Pada saat yang sama, Hamdani menjelaskan, para penerima KUR ini juga melibatkan Bupati Aceh Jaya Ir Azhar Abdurrahman dengan NIB 01.17.01.1.00596 beserta istrinya Fitri Maya Lisa dengan NIB 01.17.01.11.00605, berikutnya Teuku Johan Kepala BPN Aceh Jaya dengan NIB 01.17.01.11.00610. Selanjutnya Drs Irfan TB mantan Sekda Aceh Jaya ( Bupati Aceh Jaya terpilih ) dengan NIB 01.17.01.11.00615. Selanjutnya Tharuddin, SE mantan Camat Teunom ( salah seorang kepala dinas di Aceh Jaya sekarang ) dengan NIB 01.17.01.11.00620.
Selain itu, Alm. H. Teuku Hamdani mantan anggota DPR Aceh dengan NIB 01.17.01.11.00598, Alm. Asbahon Munir mantan anggota DPRK Aceh Jaya dengan NIB 01.17.01.11.00338, Hendri Kusnadi mantan Camat Teunom ( salah seorang kepada dinas di Aceh Jaya sekarang ) dengan NIB 01.17.01.11.00332. Mereka juga kini terutang dengan pihak Bank.
Kemudian, beberapa nama dan keluarga pejabat lainnya, termasuk diduga dari keluarga mantan pejabat Kepolisian Aceh Jaya juga ada yang masuk dalam daftar nama debitur BNI program KUR tersebut.
Program tersebut juga membuat warga yang terlibat KUR terjerat utang di bank yang mencapai ratusan juta rupiah per orang.
Sementara pihak perusahaan PT Beutari Tamita sebagai pelaksana program diduga baru melaksanakan penanaman kelapa sawit sekitar 90 hektare dari jumlah keseluruhan 542 hektare pada tahun 2011. Sedangkan anggaran yang dukucurkan untuk program tersebut senilai Rp 34 miliar, sebanyak 70 persen telah dicairkan. “Gagalnya program KUR tersebut telah menyisakan pil pahit bagi warga penerima manfaat, lantaran menyisakan utang di bank.
” Sedangkan azas manfaat belum mereka terima sehingga sebagian warga yang hendak mengambil kredit ke bank tidak dibolehkan karena masih dianggap berutang dengan bank, padahal mereka tidak tahu persoalan pinjaman tersebut,” ujar Hamdani, ketua YARA Perwakilan Aceh Jaya dan Aceh Hamdani menambahkan, pihaknya akan mengadvokasi kasus tersebut untuk melengkapi berkas.
“Kita pelajari data dulu, nanti baru kita ambil kesimpulan langkah hukum apa yang akan kita tempuh. Termasuk kita akan somasi perusahaan tersebut untuk menunaikan janjinya dengan pihak petani, tidak tertutup kemungkinan juga akan kita tempuh langkah hukum perdata atau pidana jika memenuhi unsur,” bebernya.
Menurutnya besar dugaan program KUR tersebut juga diterima oleh sejumlah pejabat sebagai pemegang sertifikat tanah melalui program nasional (Prona) yang dibuat Badan Pertanahan Negara (BPN) Aceh Jaya dengan kedudukan tanah atau lahan di Desa Tanoh Manyang.
“Hamdani menambahkan, PT Beutari Kaom Tamita selaku bapak angkat yang ditunjuk Pemerintah Aceh Jaya dan dipercayakan Bank BNI Meulaboh dinilai gagal dalam melaksanakan pengelolaan program KUR sektor perkebunan penanaman kelapa sawit di atas lahan seluas 542 hektare yang kini telah ditelantarkan.
“Kegagalan dari pihak perusahaan tersebut sangat kita sayangkan, sebab informasi yang kita terima bahwa dari jumlah dana yang dikucurkan oleh pihak bank senilai Rp 34 miliar, 75 persen dari dana tersebut telah dicairkan untuk pengelola lahan sawit seluas 542 hektare, akan tetapi tak berjalan sebagaimana yang diharapkan,” kata Hamdani.
Ketua YARA Perwakilan Aceh Jaya dan Aceh Barat Hamdani juga menyebutkan dari 542 Ha luas lahan sawit, hanya 90 hektare yang telah ditanam, selebih telantar. “Seharusnya, masyarakat telah menerima persentase dari hasil program KUR tersebut, karena telah melebihi batas waktu sebagaimana perjanjian, namun saat ini malah masyarakat yang dirugikan karena dianggap telah berutang,” jelas Hamdani.
Kita meminta pemerintah harus bertanggung jawab atas kegagalan KUR tersebut karena pemerintah yang mempercayakan PT. Beutari Kaom Tamita sebagai bapak angkat dari program KUR ini.
Gagalnya program ini akibat lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah, disisi lain sebagaimana di lansir dari koranindependen.co Kepala BPN Aceh Jaya di sebut sebagai Juragan Tanah.
Karena Teuku Johan, SH Kepala BPN ( Badan Pertanahan Negara ) Kabupaten Aceh Jaya terdaftar sebagai petani dalam daftar debitur program Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) BNI Cabang Meulaboh, yang dikelola oleh bapak angkat PT. Beutari Kaom Tamita ( BKT ) dilokasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Gampong Tanoh Manyang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.Ikut menjadi petani program KUR Kepala BPN itu, terlihat jelas didaftar debitur dengan NIB 01.17.01.11.00610 atas nama Teuku Johan.
Maka dengan sendirinya Teuku juga ikut terlilit hutang dengan BNI Meulaboh, karena program KUR tersebut tidak berjalan sesuai harapan.
Selain memiliki tanah yang masuk dalam program KUR Teuku Johan juga memiliki tanah lainnya yang luasnya puluhan hektar bahkan sampai ratusan hektar dilokasi lahan tersebut, akan tetapi tanah Teuku Johan lainnya itu tidak masuk dalam lahan KUR sekalipun berada di areal lahan yang hampir berdekatan.
“YARA minta Kejaksaan Tinggi Aceh, segera mengusut kasus tersebut sampai tuntas tulis Hamdani Sabtu (6/5/2017) nanti kita akan tahu siapa yang bermain disini sehingga masyarakat petani kecil yang terjerat hutang.( H A Muthallib )
Categorised in:

No comment for YARA ACEH JAYA SEBUT BUPATI RAMPAS KUR MILIK RAKYAT

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *