Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » BERITA » PEMKAB ROHUL MINTA PERUSAHAAN PERKEBUNANAN LENGKAPIN PERIZINAN

PEMKAB ROHUL MINTA PERUSAHAAN PERKEBUNANAN LENGKAPIN PERIZINAN

(392 Views) Maret 30, 2017 6:44 am | Published by | No comment

Keterangan Gambar : Kepala Bidang Dinas Peternakan dan  Perkebunan Rohul Abunawas diruang kerjanya

ROKAN HULU – Puluhan perusahaan perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tidak miliki Izin Hak Guna Usaha (HGU), pihak Dinas Pertenakan dan Perkebunan (DPP) Rohul himbau pada pemilik perusahaan untuk mengurus segala jenis prizinan  hingga penerbitan HGU.

Demikian disampaikan Kadis DPP Rohul Ir Sri Hardono MM melalui Kabid Perkebunan Abunawas di ruang kerjanya Rabu, (29/3)  terkait perusahaan perkebunan tak kantongi HGU dibenarkannya sudah disampaikan dari Komisi I DPRD Rohul.

“Untuk itu kita minta dan imbau pemilik perusahaan perkebunan yang belum melengkapi perizinan dan HGU agar segera melengkapinya sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku di NKRI,” kata Kabid Perkebunan Rohul menghimbau.

Lanjutnya menjelaskan intansinya hanya bisa menghimbau dan menyurati saja “Wewenang penerbitan HGUnya ada di pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN),” jelasnya.

Ditanya apa ada sanksi dari DPP Rohul ke perusahaan, jika belum miliki HGU itu, jawabnya hanya bisa memediasi dan pembinaan sifat kelompok perkebunan.

Di waktu yang berbeda,  Komisi I DPRD Rohul hasil pertemuan Jumat lalu  di Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Dinas Peternakan dan Perkebunan Rohul ada 59 perusahaan di Kabupaten Rohul  yang miliki HGU hanya 31  perusahaan sedangkan yang tidak miliki28 perusahaan.

Ketua Komisi I Masril di Kantor DPRD Rohul, secara tegas dari perwakialan DPRD dan masyarakat Rohul meminta Pemerintah untuk menindak perusahaan yang tidak mengikuti aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun dirinya tidak mau menyebut nama-nama perusahaan tersebut. ” Sanksi kan jelas, ada denda dan pidana bagi perusahaan yang tidak miliki atau tidak melengkapinnya,” tegas Ketua Komisi I DPRD Rohul.

Masril membeberkan, ketentuan sanksi pada Undang-undang (UU) Kehutanan dan undang-undang Lingkungan Hidup Pasal 50 UU nomor 41/1999 ayat 3.pasal 78 (2) dipidana paling lama 10 Tahun denda paling besar 10 Miliyar.

“Pasal 23 UU nomor 32/2009 kreteria usaha wajib amdal dari pasal 23/2009 setiap usaha wajib Amdal Izin Lingkungan Hidup,” bebernya.

Terang Masril dari Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan kedepan ini, pihaknya dari Komisi I DPRD Rohul juga akan memanggil perusahaan perusahaan yang tidak miliki HGU ini.(Fa).

 

Categorised in:

No comment for PEMKAB ROHUL MINTA PERUSAHAAN PERKEBUNANAN LENGKAPIN PERIZINAN

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *