Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » BIDIK » Pekerja Sub PLN PT Sentra Belum Terima Gaji

Pekerja Sub PLN PT Sentra Belum Terima Gaji

(882 Views) Februari 17, 2016 1:03 am | Published by | No comment

PALAS-Belasan pekerja atau sedikitnya 15 orang karyawan teknik Sub PLN Rayon Sibuhuan dari perusahaan PT. Sumber Energi Sumatera (PT. Sentra), wilayah kerja Sibuhuan, Kabupaten Palas, hingga pertengahan bulan februari tahun ini, belum menerima hak normatif mereka yakni gaji bulan januari 2016.

Padahal, sesuai aturan UU nomor 13 tahun 2013 tentang Tenaga Kerja yang diturunkan ke Surat Keputusan Direktur PLN nomor 500 tahun 2013, pembayaran gaji para pekerja yang berstatus out sorching di perusahaannya sub PLN  ini, paling lambat diterima para pekerja pada tanggal 6 setiap bulannya.

”Sesuai undang-undang tenaga kerja yang turunannya itu SK Dir PLN 500 tahun 2013, serta sudah dituangkan dalam surat perjanjian kerja antara PT. PLN persero dengan PT. Sentra, bahwa pembayaran gaji para pekerja teknik Sub PLN itu, dilakukan selambatnya pada tanggal 5 plus 1 atau tanggal 6 setiap bulannya,” sebut Danru Pekerja Teknik PT. Sentra Kantor Jaga PLN Ujung Batu Sosa, Uluan Pardomuan Pane, Selasa (16/2).

“Dalam surat perjanjian itu, PT. PLN bertindak selaku pemberi kerja dan pengawas, sedangkan PT. Sentra, yang kantor pusatnya di Jalan Mustafa nomor 44 Glugur Darat, Medan itu, sebagai penerima dan pelaksana pemborongan kerja. Tapi, hinga kini gaji kami belum juga diterima. Ini kan artinya perusahaan telah ingkar janji,” tambahnya.

Menurut Pane, belum diterimanya gaji para pekerja ini disebabkan para pekerja tidak berkenan menanda tangani format surat pernyataan perjanjian kerjasama dalam waktu tidak tertentu (PKWTT) yang telah disiapkan pihak perusahaan. “Kami menilai surat pernyataan itu janggal dan merugikan pihak pekerja,” ungkapnya.

Misalnya, kata Pane, soal mekanisasi pembayaran dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang dibayarkan perusahaan kepada pihak bank yang telah dihunjuk. Kejanggalan pertama, bahwa para pekerja sudah memiliki nomor rekening DPLK tapi buku tabungannya tidak dipegang oleh pekerja, sehingga ditengarai rawan penggelapan.

“Contohnya, sesuai nomor rekening DPLK saya, pada bulan desember 2015 lalu, ketika saya cek saldonya di bank, ternyata jumlahnya hanya sebesar Rp. 65 ribu. Padahal, pendaftaran nomor rekening DPLK saya sudah sejak tahun 2005 silam. Seharusnya tidak segitu saldonya,” terangnya.

Padahal, sesuai aturannya dana DPLK itu harus dibayar pihak perusahaan kepada bank sebesar 5,7% dari jumlah gaji pekerja yang dilaporkan perusahaan ke intansi terkait, seperti Dinsosnaketrans, Jamsostek, pihak bank dan lainnya.

“Padahal kami ketahui, ada pekerja lain yang sudah bekerja selama di atas 2 tahun, ketika dicek saldo dana DPLK-nya sudah di atas Rp. 5 jutaan. Konon kami yang sudah bekerja selama 10 tahun lebih. Masak dana DPLK-nya cuma sebesar Rp. 65 ribu. Inikan bentuk pembodohan dan penghilangan hak normatif pekerja,” timpalnya.

Selain itu, lanjutnya, dari sebanyak 7 point yang tertuang dalam surat pernyataan PKWTT tertanggal desember 2015 yang harus ditanda tangani pekerja itu, terdapat beberapa point yang dirasa merugikan pihak pekerja dan dinilai telah menghilangkan hak normatif para pekerja.

“Pada point 2 misalnya, dalam formulir itu terdapat isian titik-titik soal masa kerja pekerja, yang masih kosong dan yang hanya boleh diisi oleh pihak perusahaan. Padahal, yang mengetahui masa kerja itu, kan si pekerja. Masa hak pengakuan masa kerja itu akan dihilangkan perusahaan, pekerja mana yang mau, ya mas,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Unit Kerja  Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK-FSPMI) Kabupaten Palas, Soedarno ketika dihubungi membenarkan, pihaknya bersama para pekerja kelistrikan ini tengah memperjuangkan hak-hak normatif para pekerja, utamanya dalam hal pembayaran gaji dan kesesuaian dana DPLK dengan masa kerja pekerja.

“Hak normatif pekerja itu, kan diakui undang-undang, kenapa hak-hak itu ingin dikebiri oleh pihak perusahaan PT. Sentra. Perlu kami sampaikan, pada awal mulanya kami membentuk serikat pekerja ini, kami sempat mendapat intimidasi dari pihak perusahaan,” ungkapnya.

“Padahal sesuai undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang serikat pekerja, setiap pekerja berhak membuat serikatnya. Justru dengan adanya serikat pekerja, pekerja dapat memperjuangkan dan menuntut hak-hak normatifnya yang dilindungi undang-undang, tapi akan dihilangkan oleh pihak perusahaan,” katanya.

Ia berharap agar persoalan hak normatif pekerja ini dapat segera diselesaikan oleh pihak PT. Sentra secepatnya. Bila perlu, manajemen PT. PLN persero Rayon Sibuhuan selaku pihak pemberi kerja dan pengawasan dapat berkordinasi untuk mencari solusinya.

Sedangkan Supervisor PT. Sentra pada Kantor PLN Rayon Sibuhuan saat ditanya membenarkan, pihaknya mengetahui adanya sejumlah pekerja teknik yang belum menerima pembayaran gaji di bulan januari 2016 lalu, karena para pekerja tidak mau menanda tangani formulir surat pernyataan PKWTT yang disiapkan perusahaan.

“Iya pak, memang ada sejumlah pekerja kami yang belum menerima gaji bulan januari. Setelah kami tanya  ke kantor Medan, penyebabnya karena mereka (pekerja-red) belum menanda tangani surat kontrak PKWTT itu. Soal penyelesaiannya, itu urusan kantor Medan, saya di sini hanya bekerja menyampaikan laporannya saja,” ucapnya.

Senada Kordinator Kantor Jaga PLN Ujung Batu Sosa, Erwin Harahap mengatakan, pihaknya sudah mengetahui persoalan ini dan pihaknya akan berkordinasi dengan pihak perusahaan PT. Sentra untuk dapat segera menyelesaikan persoalan ini.

“Kami sudah dapat informasinya soal itu, bang. Rencananya, kami dari pihak PLN akan berkordinasi dengan pihak PT. Sentra untuk mencari solusi penyelesaiannya, bang,” tutupnya.kakad

Categorised in:

No comment for Pekerja Sub PLN PT Sentra Belum Terima Gaji

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *