Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » BERITA » LBH Iskandar Muda : Kejati Harus Usut Segera Proyek Pendopo Bupati Atam

LBH Iskandar Muda : Kejati Harus Usut Segera Proyek Pendopo Bupati Atam

(473 Views) Maret 29, 2016 5:44 pm | Published by | No comment

ATAM-Dugaan terjadinya praktek penyimpangan korupsi pada proyek tanpa tender pembangunan pendopo Bupati Aceh Tamiang semakin menguat dan kian menyeruak ke ruang publik.

IMG_20160331_144326

Sebab diduga, Aroma korupsi dan kongkalikong berhembus kuat dari Proyek APBK tahun 2013, senilai 2.604.000.000,- (dua milyar enam ratus empat juta rupiah) yang sarat masalah itu. Sedangkan, pengerjaannya pun  dilakoni oleh pihak yang disebut-sebut sebagai orang dekatnya sang Bupati.

Proyek mentereng yang hingga kini masih penuh misteri itu, berlokasi di bekas kantor Kawedanan Tamiang atau tepatnya tempat yang pernah menjadi  kantor DPRD Aceh Tamiang.

Meskipun, proyek itu sudah dikerjakan beberapa tahun lalu, dan kemudian, mereka yang  diduga terlibat penyimpangan pada proyek tersebut pun sudah berurusan dengan pihak berwajib dalam rangka pengusutan. Namun hingga saat ini, proses hukum atas kasus tersebut terkesan mandeg bahkan tanpa kejelasan .

Direktur LBH Iskandar Muda, H. A. Muthallib IBR, SE, SH, Msi, Mkn, mendesak  Kejati, agar mengusut tuntas dugaan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menimpa proyek itu.

“ Saat ini publik bertanya, apakah dugaan atas kejahatan besar tersebut masih diproses oleh pihak penegak hukum di Kabupaten Aceh Tamiang? Kalau memang masih diproses, mengapa lambat sekali? Atau jangan-jangan, pihak penegak hukum di Kabupaten Aceh Tamiang tidak berani mengusutnya “ tutur pria yang akrab disapa Haji Thalib (29/3).

Ia menduga, pengerjaan proyek rehap Pendopo Bupati Aceh Tamiang tersebut telah melanggar Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pada Pasal 84 ayat (6) dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal, kelompok kerja ULP dapat melakukan penunjukan langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan: (a). Hasil pekerjaan tidak dapat ditunda, (b). Menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat, dan (c). Tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dan pelaksanaan pekerjaan.

Ia menyimpulkan, pekerjaan rehab Pendopo Bupati Aceh Tamiang tersebut masih dapat ditunda karena bukan bersifat urgen ataupun mendesak. Sebab menurutnya, Bupati Aceh Tamiang masih dapat melaksanakan tugasnya walaupun tidak ada pendopo.

Selain itu, kata H. A. Muthallib, proyek mewah itu tidak ada hubunganya dengan kepentingan publik. Misalkan, keselamatan masyarakat.

Ia juga memaparkan, bila tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dan pelaksanaan atas pekerjaan Pendopo Bupati Aceh Tamiang itu, masih bisa dananya dijadikan SilPA dan proyeknya bisa ditenderkan lagi pada Tahun Anggaran (TA) 2014 untuk dikerjakan pada tahun 2014 atau boleh saja Pengguna Anggaran (PA) dana tersebut dialihkan untuk kegiatan lain setelah adanya persetujuan dari DPRK Aceh Tamiang.

“Tidak ada alasan bagi penegak hukum di Kabupaten Aceh Tamiang untuk menghentikan pengusutan atas dugaan kejahatan pada proyek yang terindikasi tanpa tender tersebut. Jika tidak berani mengusutnya, biar publik meminta kepada Kajati Aceh untuk mengambil alih untuk mengusut dan menangkap semua pihak yang terlibat,” tandasnya.

Categorised in:

No comment for LBH Iskandar Muda : Kejati Harus Usut Segera Proyek Pendopo Bupati Atam

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *