Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » BERITA » KOMISI I : DEWAN PERS HANYA DIPANGGIL UNTUK DANA APBN

KOMISI I : DEWAN PERS HANYA DIPANGGIL UNTUK DANA APBN

(667 Views) April 19, 2017 4:01 am | Published by | No comment

IMG-20170418-WA0102

JAKARTA-Usai aksi kedua Forum Pers Independent Indonesia, Kamis (13/4/7), terkait tuntutan cabut verifikasi media, QR Code versi Dewan Pers, stop diskriminalisasi wartawan diseluruh Indonesia dan mendesak digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP), langsung disikapi baik oleh komisi I DPR RI.

Anggota  Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, selaku Anggota DPR RI komisi I badan kerjasama antara perlemen dan kedua fraksi lainnya dari PDIP dan Golkar.

Adapun perwakilan  FPII yang hadir dalam audience tersebut, Ketua Presidium FPII, Kasihati,  Jubir Presedium  Edy Piliang, Dewan Etik Presidium,  R. Dean, Ketua Setnas, Opan, Deputi Organisasi, Jalu, Deputi Jaringan, Hefrizal, Deputi Advokasi, Wesly., Deputi Kajian Obor Panjaitan., Deputi serta Wulan, Gusti, Black, Baso dari pengurus Setnas FPII dan lainnya. 

Pertemuan antara FPII dengan Komisi I DPR RI berlangsung singkat dan hanya menghasilkan beberapa poin, hal tersebut disampaikan, Ketua Setnas FPII Opan saat dijumpai awak media di Gedung DPR RI, Selasa (18/4).

“Pertemuan tadi tidak banyak yang kami minta, FPII hanya menuntut cabut verifikasi media versi Dewan Pers yang kami anggap sangat mendiskriminasikan pemilik media dan insan pers diseluruh Indonesia,” ucap Opan.

Menurutnya, verifikasi media versi Dewan Pers sangat terburu-buru tanpa adanya sosialisasi yang jelas, bahkan 74 media  diverifikasi tersebut hasil dari piagam Palembang Tahun 2010.

“Fatalnya, verifikasi tersebut telah membunuh perkembangan media dan kemerdekan pers, ini harus disikapi dengan serius,” lanjut Opan.

Tuntutan FPII menjadi catatan Komisi I DPR RI, hal tersebut disampaikan Meutya Hafid saat menjawab audience FPII diruang MKD DPR RI. “Tuntutan FPII bisa kami rasakan, memang belum adanya tata kelola kewartawanan yang baik selama ini,” sambut Meutya.

Meutya juga menyampaikan akan memanggil Ketua Dewan Pers dan pengurus-pengurus Dewan Pers atas tuntutan FPII.

Komisi I memang sangat jarang bertemu dengan Pengurus Dewan Pers dan bisa dihitung dengan jari. Bahkan kata Meutya, bisa setahun sekali pemanggilan Dewan Pers terkait anggaran APBN untuk kebutuhan Dewan Pers pertahunnya.

“Kami dari Komisi I DPR RI akan mempelajari tuntutan FPII ini, jika memang dirasakan verifikasi media tersebut belum saatnya diberlakukan, maka kami akan meminta Dewan Pers untuk mencabutnya sebelum adanya sosialisasi dan ketentuan-ketentuan untuk verifikasi dipahami seluruhnya,” kata Meutya didepan pengurus FPII.

Untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), Meutya meminta FPII untuk segera lengkapi beberapa persyaratan yang memang diperlukan adanya RDP.

Di tempat yang sama, Ketua Deputi Jaringan FPII, Hefrizal mendesak Dewan Pers melalui Komisi I DPR agar segera menggelar siaran pers untuk mencabut edaran-edaran yang sudah disebarluaskan ke instansi Pemerintah, TNI dan Polri bahwa verifikasi yang sudah tersebar tersebut dibatalkan. (red/fpii)

 

Categorised in:

No comment for KOMISI I : DEWAN PERS HANYA DIPANGGIL UNTUK DANA APBN

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *