Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » BERITA » FRAKSI  DPRD ROHUL SETUJU RANPERDA RIPARDA DAN PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

FRAKSI  DPRD ROHUL SETUJU RANPERDA RIPARDA DAN PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

(30 Views) Maret 20, 2020 10:11 am | Published by | No comment

IMG-20200319-WA0111

ROKAN HULU-Paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Selasa (17/3/2020) menngenai pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), di Aula DPRD Jalan Panglima Sulung, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah.

Paripurna Ranperda Rancangan Induk Pengembangan Kepariwisataan (Riparda), Kabupaten Rohul Periode 2017-2032 dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Paripurna itu,  langsung dipimpin Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra, ST,  di dampingi Wakil Ketua dari PDI Perjuangan  Hardi Chandra,  Wakil Ketua dari PAN  M Syahril Topan, ST bersama Sekwan Budhia Kasino.

Kemudian turut  dihadiri Bupati Rohul  H Sukiman yang diwakili SekdaKab Rohul H Abdul Haris Lubis, Kemudian Pimpinan Organisasi Daerah (OPD) sebanyak 27 Anggota DPRD Rohul, TNI-Polri,  Insan Pers dan lainnya.

Paripurna kali ini melanjutkan rapat yang sempat ditunda sebelumnya, karena Anggota DPRD Kabupaten Rohul menggelar Rapat Paripurna Retrebusi Jasa Umum (RJU), di Kantor DPRD Rohul,  pada Selasa (25/2/2020) lalu.

Pada Kesempatan itu, penyampaian Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Rohul, H Firdaus, mengatakan pihaknya menyetujui Ranperda itu, jika hal tersebut tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Semoga ke depan Rohul lebih baik, kita intinya melakukan semua ini untuk kemaslahatan masyarakat Rohul,” pungkasnya.

Kemudian, Fraksi Nasdem Ali Imran Nasution mengatakan pihaknya menyetujui dan mendukung perubahan RJU baik itu untuk menara telekomunikasi dan pengujian kendaraan bermotor.

“Namun pihak Pemerintah, perlu mensosialisasikannya dan mengefektifkan pembayaran non tunai, sehingga bisa menciptakan pelayanan yang lebih profesional,” tuturnya.

Selanjutnya, Fraksi PKS Sahbana Lubis, pada dasarnya menyetujui Ranperda tersebut, namun harus mengatur jarak menara telekomunikasi itu dengan pemukiman masyarakat. “Hal ini perlu diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup),” tuturnya.

 

FB_IMG_1584673165523
“Kemudian pemerintah harus menindak tegas, jika ada Menara Telekomunikasi yang izin sudah habis,” tegas Sahbana.

Kemudian, pada saat itu, masing-masing Fraksi lain juga menyampaikan laporan terhadap laporan RJU, yakni Partai Golkar, PDIP, Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan lainnya.

Kemudian di tempat yang sama, Sekda Abdul Haris saat membacakan sambutan pidato Bupati Rohul H Sukiman menyampaikan, di awal tahun 2020, pemerintah daerah menyampaikan Ranperda ke DPRD untuk dapat dilakukan pembahasan dan selanjutnya disetujui jadi Perda.

Sebutnya, pentingnya Ranperda tentang Ripparda periode 2017- 2032, bahwasanya penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk tingkatkan pendapatan suatu daerah, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan serta mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi wisata di daerah.

“Kita berhap, Ranperda sebagai pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di daerah yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan,” ucapnya.

Sebut Sekda lagi, Dokumen Ripparda, sebagai pedoman perencanaan pengembangan kepariwisataan kabupaten untuk periode 15 tahun yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan kepariwisataan yang berkelanjutan, terarah dan bersinergi dengan rencana induk pengembangan pariwisata provinsi dan rencana induk pengembangan pariwisata nasional.

FB_IMG_1584673060839

“Dengan adanya dokumen Ripparda, nantinya sebagai pedoman untuk pengembangan kepariwisataan di Rohul dan bargening untuk mendapatkan anggaran pembangunan di bidang pariwisata, baik yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN di tahun mendatang,” ucapnya.

Terkait Ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, Sekda menjelaskan, Kabupaten Rohul telah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi menara telekomunikasi yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten Rohul nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

Sejak dari tahun 2016 sampai dengan saat ini tidak dilakukan pemungutan terhadap retribusi pengendalian menara telekomunikasi dikarenakan tahun 2015, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan PT Kame Komunikasi Indonesia dengan amar putusan menghapus penjelasan pasal 124 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah terkait menara telekomunikasi maksimal 2 persen dari nilai jual objek pajak.

“Agar retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat dipungut kembali guna menambah pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah kabupaten Rohul nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum sebagai wujud ketaatan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan,” harapnya.

 

Sementara Ranperda tentang perubahan atas peraturan nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, bahwa  pemerintah daerah sudah melaksanakan amanat peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yakni dengan ditetapkannya Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

“Selama 3 tahun berjalan, Pemkab Rohul melaksanakan evaluasi kelembagaan sehingga didapat beberapa kendala dan catatan terhadap 4 perangkat daerah seperti Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe c, Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan Tipe C, Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe B dan kecamatan dengan tipe B,” sebutnya.

“Mengingat beban tugas di 4 perangkat daerah tersebut semakin meningkat, kompleksitas persoalan dan urusan perangkat daerah semakin banyak, maka agar proses pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terpenuhi secara optimal sehingga penguatan kelembagaan dengan peningkatan tipelogi perangkat daerah  tersebut, maka perlu melakukan perubahan terhadap peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah,” sampai Sekda Abdul Haris.

FB_IMG_1584673069054
Sedangkan, Ketua DPRD Novliwanda Ade Putra ST menyampaikan Paripurna pendapat akhir Fraksi terhadap Ranperda Rancangan Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Rokan Hulu Periode 2017-2032 Dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah berjalan.

“Maka kedepan setelah ini tidak kendala supaya secepatnya bisa menjadi regulasi bagi Pemkab Rohul untuk diaplikasikan dengan bail, ” pungkasnya.

(humas/PR)

Categorised in: , , ,

No comment for FRAKSI  DPRD ROHUL SETUJU RANPERDA RIPARDA DAN PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *