Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » BERITA » Diduga Melanggar Hukum, Pengukuran Areal Kerja PT SSL di Desa Tangun Gagal Dilaksanakan

Diduga Melanggar Hukum, Pengukuran Areal Kerja PT SSL di Desa Tangun Gagal Dilaksanakan

(890 Views) Mei 7, 2016 3:07 pm | Published by | No comment

ROKAN HULU-Diduga melanggar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Munhut-RI), pengukuran areal kerja PT Sumatera Sylva Lestari (SLL) di Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Sabtu (7/5), gagal dilaksanakan.

Adapun SK Menhut RI dengan Nomor: 82/Kpts-II/2001, tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Kayu Peruntukan Kepada PT Sumatera Sylvia Lestari Atas Areal Hutan sekitar 42.530 hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

IMG_20160507_162608
Pada keputusan ke empat point 1 ” Apabila di dalam areal HPH tanaman kayu pertukangan terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja, HPH tanaman kayu pertukangan”.

Salah seorang Masyarakat, Tangun, Jondri Nasution, menjelaskan kalau di lahan yang akan diukur PT SSL sebagai areal kerjanya, sebelum keluar SK Menhut RI tersebut, sudah ratusan tahun masyarakat menggarap lahan itu secara turun-menurun dengan berladang untuk memenuhi kebutuhan pangan.

“Jadi kami minta pemerintah harus bijak, kehadiran perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat, buka malah menjarah kehidupan rakyat, kami sudah lama bercocok tanam di situ secara turun-menurun dari nenek moyang kami, jadi kalau tanah kami diambil perusahaan lalu kami mau makan apa,” ungkapnya.

Kemudian, dijelaskan Kepala Suku Hasibuan Desa Tangun, Bahori Hasibuan di dampingi Ketua Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Desa Tangun, membenarkan kalau lahan itu memang sudah ratusan tahun yang lalu menjadi tempat bercocok tanam masyarakat.

“Jika itu digarap pihak perusahaan PT SSL, tentu sudah melanggar aturan pemerintah yakni SK Menhut RI, kalau seperti ini kejadiannya, sudah jelas merugikan dan merampas hak-hak masyarakat. Jadi kami meminta Pemkab Rohul, Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat supaya menegur perusahaan PT SSL yang dinilai semena-mena terhadap masyarakat,” jelas Bahori Hasibuan.

Tegasnya, Bahori Hasibuan lagi, jika pihak perusahaan tetap bersikukuh, tentu pihak adat Desa Tangun akan melaporkan hal itu kepada aparat hukum. “Kami hanya ingin hidup aman dan tenang, bisa berusaha menghidupi keluarga dan anak-anak kami,” imbuhnya.

Seterusnya, hal ini dikonfirmasi dengan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) Tangun, Basharuddin, mengaku kalau ada undangan dari pihak Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Riau, namun setelah sampai di lapangan yang ditemui hanya pihak konsultan dari PT SSL, sedangkan pendamping dari Dishut Provinsi Riau dan pendamping dari Dinas Kehuatan dan Perkebunan (Dishutbun), Rohul, tidak ada.

“Jadi kami kecewa, sepertinya ini akal-akalan pihak perusahaan, padahal kami sudah hadir, kok cuma pihak konsultasn perusahaan saja yang hadir, sedangkan pendamping dari Dishut Riau dan Dishutbun Rohul tidak ada,” tukasnya.

Seterusnya, Kadishutbun Rohul, Sri Hardono dikonfirmasi melalui telpon gengamnya, mengakui kalau pihaknya belum ada perintah untuk melakukan pengukuran areal kerja perusahaan PT SSL di Desa Tangun-Bangun Purba.

“Belum ada perintah itu, kita juga tidak tahu kalau hari ini (Sabtu) ada pengukuran areal kerja PT SLS di Desa Tangun Bangun Purba ,” pungkasnya Sri Hardono.

Sedangkan, Humas PT SSL, Suherman Hutagalung, dikonfirmasi melalui telpon gengammnya, termasuk juga melalui pesan singkat, namun sayangnya telpon yang bersangkutan aktif, tapi tak diangkat dan pesan singkat yang dikirim juga tidak dibalas.

Categorised in:

No comment for Diduga Melanggar Hukum, Pengukuran Areal Kerja PT SSL di Desa Tangun Gagal Dilaksanakan

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *