Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » BERITA » Anggota DPRD Rohul Belum Setujui Dua Ranperda Pengajuan Pemerintah

Anggota DPRD Rohul Belum Setujui Dua Ranperda Pengajuan Pemerintah

(297 Views) September 26, 2016 5:52 pm | Published by | No comment

ROKAN HULU-Dari tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), dibahas masing-masing Panitia Khusus (Pansus) DPRD Rohul, satu di antaranya Ranperda tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (26/9) disahkan DPRD Rohul untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

img_20160926_175428

Pengesahan Ranperda OPD telah dibahas selama 12 hari kerja itu, setelah juru bicara sekaligus Ketua Pansus Ranperda OPD DPRD Rohul M Sahril Topan menyampaikan laporan hasil pembahasan pansus, sekaligus pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, dipimpin Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri di dampingi Wakil Ketua Hardi Chandra, H Abdul Muas.

Sedangkan dari Pemerintah daerah, tampak Hadir Plt Bupati Rohul Sukiman, Sekda Rohul, Damri Harun, Staf Ahli, Asisten, sejumlah kepala dinas, badan dan kantor di lingkungan Pemkab Rohul dan perwakilan Forkopimda Rohul.

Ketua Pansus Ranperda OPD DPRD Rohul M Sahril Topan menyebutkan,
Ranperda tentang pembentukan OPD diajukan Pemkab Rohul terdiri dari VII BAB dan 18 pasal tidak mengalami perubahan yakni sebanyak 27 OPD.

Dari hasil pembahasan, lanjutnya terjadi perubahan penurunan typelogi dari beberapa OPD diajukan, sehingga mengakibatkan jumlah pejabat eselon dari semula sebanyak 773 menjadi 635, jika dibandingkan dengan Perda Nomor: 4 Tahun 2011 tentang SOTK, maka belum terjadi penurunan jumlah pejabat Eselon II, III, IV yakni sebanyak 609.

“Ini perlu menjadi perhatian dari pemerinah daerah dalam menempatkan pejabatnya sesuai dengan Perda telah dibentuk dan disepakti bersama. Terjadi penurunan typelogi, mempengaruhi jumlah pejabat eselon tingkat kecamatan dan kelurahan yang maksimal hanya 3 seksi di tingkat seluruh kecamatan semula type A menjadi type B,” jelasnya.

Topan mengatakan 27 OPD disepakati bersama di antaranya, dinas tipe A sebanyak 3, dinas tipe B sebanyak 15, dinas tipe C sebanyak 2, badan tipe A sebanyak 3 dan badan tipe B sebanyak 1. Khusus untuk dinas atau badan tipe A, memiliki 4 bidang, masing-masing bidang ada 3 seksi atau kasubag. Sedangkan dinas atau badan tipe B memiliki 3 bidang masing-masing bidang tiga seksi atau kasubag.

“Sementara Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya dan Ranperda Bantuan Hukum serta Revisi Tatib DPRD Rohul, Pansus didalam rapat paripurna meminta perpanjang waktu pembahasan lanjutan,” terangnya.

Plt Bupati Rohul, Sukiman menyampaikan apresiasi tinggi pada DPRD Rohul, atas pembahasan terhadap 3 ranperda telah disampaikan beberapa waktu lalu.

Dari 3 Ranperda itu, lanjutnya, Ranperda tentang pembentukan dan
Susunan perangkat daerah telah disetujui menjadi Perda. Sementara Ranperda tentang Bantuan Hukum dan Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya masih dalam tahapan pembahasan selanjutnya.

Wabup Rohul menyebutkan dengan telah disetujui Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Rohul menjadi Perda, selanjutnya akan ditindak lanjuti berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Ranperda tersebut akan disampaikan ke Gubernur Riau untuk dilakukan evaluasi sebelum diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Rohul. “Kita harapkan dua ranperda lagi masih dilanjutkan pembahasananya, dapat disetujui bersama pimpinan dan anggota DPRD Rohul untuk jadi Perda dalam waktu yang akan datang. Pemkab siap untuk membahas dua ranperda secara bersama dengan Pansus DPRD,” tambahnya.

Categorised in:

No comment for Anggota DPRD Rohul Belum Setujui Dua Ranperda Pengajuan Pemerintah

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *